Serdang Bedagai Sumatera Utara http://www.katakabarnews.comPermintaan dokumen Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sultan Sulaiman terkait pengaturan dan pembagian jasa medis kini menjadi sorotan. Persoalan keterbukaan informasi publik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan pengelolaan jasa medis di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Medan 06/11/2026.
Pihak media sebelumnya telah meminta salinan SK Direktur yang menjadi dasar pengaturan jasa medis. Dokumen tersebut dinilai penting untuk mengetahui landasan kebijakan, mekanisme perhitungan, serta ketentuan pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medis. Namun, permintaan dokumen tersebut belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pihak media.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Serdang Bedagai, Nurchinta Depi Tambunan, S.Si.mengungkap dirinya kaget dan baru mengetahui adanya polemik permintaan dokumen tersebut.
Keterangan yang dihimpun http://Katakabarnews.com menyebutkan, pertemuan terkait persoalan ini digelar pada Senin, 2 November 2026 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Serdang Bedagai, di Sei Rampah
Agenda : Mediasi dan klarifikasi permintaan dokumen SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman tentang Jasa Medis.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh :
- Nurchinta Depi Tambunan, S.Si. - Kepala Dinas Kominfo Sergai
- Kusmaji - Perwakilan RSUD Sultan Sulaiman
- Tim Awak Media Sindo News
- Pimpinan Redaksi Katakabarnews.com
Pertemuan ini diharapkan menjadi jalan penyelesaian atas polemik permintaan dokumen yang telah diajukan pihak media secara resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, hasil pertemuan tersebut masih menimbulkan pertanyaan.
Dalam pertemuan pada Senin 2 November 2026 yang lalu, Kadis Kominfo Sergai Nurchinta Depi Tambunan secara terbuka merasa terkejut mengetahui polemik permintaan dokumen SK Direktur tersebut berlarut-larut dan belum mendapatkan penyelesaian.
Keterkejutan tersebut menjadi sorotan, mengingat Dinas Kominfo merupakan pembina keterbukaan informasi publik di Kabupaten Serdang Bedagai.
Upaya komunikasi dan mediasi yang sebelumnya diharapkan menyelesaikan persoalan justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah mediasi pada Senin 2 November 2026 itu benar-benar menghasilkan solusi, atau hanya sebatas pembicaraan tanpa tindak lanjut?
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil resmi mediasi, apakah ada berita acara, tenggat waktu pemberian dokumen, maupun komitmen tertulis dari pihak RSUD Sultan Sulaiman yang disampaikan ke Dinas Kominfo Sergai.
SK Direktur Bukan Dokumen yang Bisa Diabaikan :
SK Direktur mengenai jasa medis menjadi salah satu dokumen yang perlu diperjelas status keterbukaannya. Apabila memuat kebijakan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, dokumen tersebut patut diuji berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik.
Pihak RSUD seharusnya memberikan penjelasan apakah SK tersebut tersedia, apakah dapat diberikan kepada pemohon, atau apakah terdapat bagian tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan peraturan.
Pihak media menegaskan bahwa yang diminta bukan informasi pribadi tenaga medis, melainkan dokumen kebijakan resmi yang menjadi dasar pengaturan jasa medis.
Dasar Hukum: UU Nomor 14 Tahun 2008
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 7 hari kerja disertai alasan tertulis.
Apabila permohonan tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pemohon dapat menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
Kini publik menunggu penjelasan resmi Direktur RSUD Sultan Sulaiman dan sikap Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, termasuk tindak lanjut dari Kadis Kominfo Sergai Nurchinta Depi Tambunan selaku penanggung jawab keterbukaan informasi di Sergai.
Transparansi tidak boleh hanya menjadi slogan. Jika kebijakan menggunakan kewenangan dan pengelolaan dana publik, masyarakat berhak mempertanyakan dasar kebijakannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Direktur RSUD Sultan Sulaiman serta Kadis Kominfo Sergai Nurchinta Depi Tambunan, S.Si.
Tim Media Sindo news Tv akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian terkait keterbukaan dokumen SK Direktur tentang Jasa Medis RSUD Sultan Sulaiman.
[Penulis,Redaksi http://Katakabarnews.com]





