Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen TERA Mobil Tangki BK 8890 CT Berbuntut Panjang.!! LBH Putra Bhayangkara KBPP-POLRI Sumut Mendampingi
Selamat Datang di Portal Berita KATA KABAR NEWS : Informatif Aktual Terpercaya


 

Advertisement


 

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen TERA Mobil Tangki BK 8890 CT Berbuntut Panjang.!! LBH Putra Bhayangkara KBPP-POLRI Sumut Mendampingi

Katakabarnews.com
19.11.26

 

Medan Sumatera Utara https://www.katakabarnews.comKasus dugaan fraud pemalsuan dokumen TERA Mobil Tangki BK 8890 CT di Fuel Terminal Medan Group Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan berbuntut panjang. Medan 19/11/2026.


Di balik klaim tegas PT Alam Fortuna Insan yang mengaku telah mem-PHK 5 karyawan, muncul dugaan kejanggalan dan ketidakadilan yang kini mulai terkuak satu per satu.


Berawal dari pengakuan salah satu Awak Mobil Tangki (AMT) yang mengaku menjadi korban pemecatan sepihak dan diduga dijadikan tumbal dalam kasus tersebut. RM (Korban) dan tiga Rekannya mengaku tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen TERA seperti yang dituduhkan dalam Standby Statement PT Alam Fortuna Insan tertanggal 30 Oktober 2026.


Ia mempertanyakan transparansi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dasar hukum PHK yang menimpa dirinya bersama 4 rekan lainnya.


> "Saya tidak pernah memalsukan dokumen TERA. Kalau memang saya bersalah, tunjukkan BAP-nya. Jangan tiba-tiba saya dipecat dan dituduh," ujar RM kepada Tim Investigasi.


Hingga saat itu, RM mengaku belum pernah menerima salinan BAP secara utuh, salinan kontrak PKWT, maupun penjelasan tertulis yang jelas mengenai alasan pemecatannya.


Mendengar dan mempelajari dan memahami aduan tersebut, Pimpinan Redaksi http://Katakabarnews.com, Junianto Lumban Gaol, didampingi Pimpinan Umum Sindo News TV, Christina Hutabarat, menegaskan medianya tidak akan tinggal diam. Kasus ini resmi akan didampingi dan dikawal hingga tuntas.

> "Kami menerima aduan dari AMT inisial RM yang diduga menjadi korban PHK sepihak. Sebagai media yang Informatif, Aktual, Terpercaya, kami tidak hanya memberitakan. Kami akan dampingi RM. Jika ada dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan dugaan kriminalisasi terhadap pekerja kecil, kami akan bongkar," tegas Christina Hutabarat, Selasa (3/11/2026).


Sikap ini menjadi penanda bahwa kasus ini bukan sekadar sengketa kerja biasa. Ada dugaan kuat adanya upaya kriminalisasi terhadap pekerja kecil yang harus diuji secara terbuka. Dari aduan berlanjut ke Surat Kuasa resmi 18 November 2026.


Aduan RM tersebut kini tidak lagi berhenti di meja redaksi. Kasus ini telah berlanjut ke jalur hukum resmi. Pada 18 November 2026 di Medan, 4 orang pekerja resmi menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Bhayangkara KBPP Polri.


Keempat pemberi kuasa tersebut adalah:

1. Camerlan Situmorang

2. Roynaldy Marbun — yang selama ini dikenal dengan inisial RM

3. Tingkos Simanullang

4. Andreas Ronaldo Simarmata


Mereka memberikan kuasa kepada tim advokat yaitu 

Christover Dennis Butarbutar, SH, Bambang Sujatmiko, SH, Boturan N.P Simatupang, SH., MH, dan Binka L.G Simatupang, SH., MH. Yang merupakan bagian dari LBH Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putri Putri Polisi Sumatera Utara (KBPP-POLRI).


Berdasarkan isi Surat Kuasa Khusus tersebut, para pekerja menduga telah terjadi serangkaian pelanggaran, yakni ;


- Tidak diberikannya salinan kontrak PKWT

- PHK sepihak bermodus dugaan pemaksaan tanda tangan surat pengakuan

- Dugaan rekayasa tuduhan pemalsuan TERA pasca komplain SPBU

- Skorsing tanpa bukti

- Penahanan upah sejak Oktober 2026

- Penonaktifan BPJS secara sepihak


Dalam kuasa itu juga disebutkan adanya dugaan permintaan uang pengurusan TERA sebesar Rp 8.000.000 dan Rp 1.180.000 yang kini diminta untuk dikembalikan.


Seluruh poin di atas masih merupakan dugaan versi pemberi kuasa melalui kuasa hukumnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Alam Fortuna Insan belum memberikan keterangan resmi kepada redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya.

5. Tiga Jalur Hukum yang Akan Ditempuh

Melalui kuasa hukumnya, para pekerja menyatakan akan menempuh tiga jalur sekaligus :

a. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

Untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, termasuk upah yang diduga ditahan dan ganti rugi sisa kontrak PKWT sampai dengan Juni 2027 sesuai Pasal 62 UU 13/2003.

b. Pelaporan Pidana di Kepolisian.

Untuk dugaan tindak pidana fitnah, dugaan penipuan/pemerasan terkait uang Rp 8.000.000 dan Rp 1.180.000, dugaan penahanan upah, serta dugaan penonaktifan BPJS.

c. Gugatan Perdata / Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Medan.

Terhadap PT Alam Fortuna Insan (Depot Belawan) beserta oknum yang disebut tidak bertanggung jawab dalam surat kuasa tersebut.


Kasus ini kini meninggalkan sejumlah pertanyaan besar yang wajib dijawab secara transparan :

1. Siapa sebenarnya yang memalsukan dokumen TERA mobil tangki BK 8890 CT, jika RM mengaku tidak pernah melakukannya?

2. Apakah BAP dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

3. Mengapa perusahaan mengklaim mem-PHK 5 karyawan, sementara yang tercatat dalam surat kuasa baru 4 orang? Di mana 1 orang lainnya?

4. Benarkah ada dugaan pemaksaan tanda tangan surat pengakuan?


Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, maka dugaan kriminalisasi terhadap pekerja kecil akan semakin kuat di mata publik.


Para pekerja menegaskan, langkah hukum ini bukan untuk mencari permusuhan. Mereka hanya ingin keadilan, nama baik yang dipulihkan, dan hak-hak mereka sebagai pekerja dikembalikan.


Didampingi awak Media Katakabarnews.com dan Sindonews Tv bersama LBH Putra Bhayangkara KBPP Polri menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, hingga ada kepastian hukum bagi semua pihak.


[Redaksi, http://www.katakabarnews.com]