Netralitas ASN Dipertanyakan.!! Oknum PNS Dinsos Dairi yang Diduga Istri Ketua DPRD, Diduga Aktif di Partai. Jejak Digital Jadi Sorotan
Selamat Datang di Portal Berita KATA KABAR NEWS : Informatif Aktual Terpercaya


 

Advertisement


 

Netralitas ASN Dipertanyakan.!! Oknum PNS Dinsos Dairi yang Diduga Istri Ketua DPRD, Diduga Aktif di Partai. Jejak Digital Jadi Sorotan

Katakabarnews.com
13.11.26

 


Sidikalang Dairi Sumatera Utara https://www.katakabarnews.comBerdasarkan kegiatan dan informasi yang beredar, seorang perempuan berinisial "LS yang diduga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Dairi, terlihat hadir dan aktif dalam kegiatan Musyawarah Partai Golkar di Kecamatan Perbulan, pada 12 November 2026. Medan 13/11/2026.


Dalam foto yang beredar, LS diduga terlihat bersama sejumlah perempuan lain yang mengenakan pakaian berwarna kuning, yang identik dengan Partai Golkar, berpose di luar ruangan dengan latar bendera kuning.


Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan publik, sosok LS tersebut diduga merupakan istri dari Sabam Sibarani, Ketua DPRD Kabupaten Dairi. Didapatnya Informasi akurat terkait kegiatan Oknum PNS (LS) terlihat aktif mendukung salah satu Paslon Bupati Pada Pilkada 2024 yang lalu menguatkan dugaan pelanggaran.


Jika dugaan ini benar, maka publik patut bertanya: apakah kehadiran seorang ASN dalam kegiatan partai politik tersebut dilakukan sebagai ASN, atau berlindung di balik status sebagai istri pejabat?


Redaksi menegaskan, status sebagai istri pejabat tidak menghapus status sebagai ASN. Selama masih menyandang status PNS, kewajiban netralitas tetap melekat 24 jam, di dalam dan di luar jam kerja, di ruang fisik maupun di media sosial.


Hingga rilis ini diterbitkan, http://KataKabarNews.com masih melakukan upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada Dinas Sosial Kabupaten Dairi, serta kepada pihak terkait lainnya.


Redaksi menegaskan, informasi ini masih berstatus DUGAAN dan belum merupakan vonis pelanggaran. Ini Bukan Soal Istri Pejabat, Ini Soal ASN


Publik perlu membedakan dua hal :

1. Sebagai istri Ketua DPRD, wajar jika seseorang mendampingi suaminya dalam kegiatan sosial.

2. Sebagai PNS di Dinas Sosial, yang bersangkutan terikat sumpah jabatan dan aturan netralitas ASN. Tidak ada pengecualian bagi ASN yang suaminya adalah pejabat politik.


Jika seorang ASN hadir, berpose, dan terlibat aktif dalam kegiatan partai politik dengan menggunakan atribut partai, maka perbuatan tersebut patut diduga telah melampaui batas pendampingan sebagai istri, dan masuk ke dalam ranah pelanggaran netralitas ASN.


Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena Dinas Sosial adalah dinas yang bersentuhan langsung dengan bantuan sosial dan program-program yang rawan dipolitisasi.

Apa Kata Aturan??

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

- Pasal 9 ayat (2): Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

- Pasal 24 ayat (1) huruf d: Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

- Pasal 59 ayat (3): Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.


2. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

- Pasal 5 huruf n: PNS dilarang memberikan dukungan kepada peserta pemilu/pilkada atau terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, termasuk mengikuti kampanye dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut PNS, mengerahkan PNS lain, menggunakan fasilitas negara, dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.


3. SKB 5 Menteri/Lembaga tentang Netralitas ASN

- Netralitas ASN melekat 24 jam sehari, baik di dalam maupun di luar jam kerja/kedinasan, serta berlaku di ruang fisik maupun digital, termasuk media sosial.

Artinya, alasan "di luar jam kerja" atau "sebagai istri pejabat" tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar netralitas ASN.

Siapa yang Wajib Bertindak??


http://KataKabarNews.com mendesak :

1. Inspektorat Kabupaten Dairi

Segera lakukan pemeriksaan awal, panggil dan minta klarifikasi dari LS dan dari Dinas Sosial Kabupaten Dairi, serta telusuri keaslian foto dan unggahan media sosial yang beredar. Jangan diam.


2. BKD Kabupaten Dairi

Periksa status kepegawaian LS, dan jika ditemukan cukup bukti, proses sesuai mekanisme PP No. 94 Tahun 2021. Jangan ada perlakuan istimewa karena yang bersangkutan diduga istri Ketua DPRD.


3. Dinas Sosial Kabupaten Dairi

Sebagai atasan langsung, wajib melakukan pembinaan internal dan memberikan keterangan resmi kepada publik. Diamnya dinas hanya akan memperbesar spekulasi.


4. Bawaslu Kabupaten Dairi

Jika dalam penelusuran ditemukan unsur pelanggaran dalam tahapan pemilu/pilkada, lakukan kajian sesuai kewenangan.


5. Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani

Diharapkan dapat memberikan penjelasan, apakah kehadiran istrinya dalam kegiatan partai tersebut dalam kapasitas sebagai istri yang mendampingi, atau dalam kapasitas lain, agar publik tidak berspekulasi.


Sebagai keterbukaan informasi publik, menyampaikan dugaan yang didukung hasil narasumber serta bukti media sosial maka meminta klarifikasi, dan mendorong lembaga yang berwenang untuk bekerja secara transparan tanpa pandang bulu.


http://KataKabarNews.com membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya bagi LS, Sabam Sibarani, Dinas Sosial Kabupaten Dairi, Inspektorat, dan BKD Kabupaten Dairi, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Jika hasil pemeriksaan resmi menyatakan tidak terbukti, redaksi akan memuat hasil klarifikasi tersebut secara proporsional.


[Redaksi, http://KataKabarNews.com]