Jakarta http://www.katakabarnews.coomBadan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rabu 04/11/2026.
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Selain Listyo Sigit Prabowo dengan inisial LSP, Bareskrim juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta (ASN/AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
> "Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Komjen Asep Safrudin.
Dugaan Sadap Pakai Sistem LIMS :
Kabareskrim menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Modusnya, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum.
> "Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Pada Oktober 2026, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil sadapan dan log sistem LIMS untuk menghilangkan jejak.
Kasus ini terbongkar setelah seorang petugas internal yang mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Dijerat 3 Pasal dan Ditahan :
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan:
- Pasal 258 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan ilegal
- Pasal 332 KUHP tentang akses tanpa hak terhadap sistem elektronik
- Pasal 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Ketiganya saat ini ditahan di Rutan Mabes Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bareskrim menegaskan, penetapan tersangka masih dalam proses penyidikan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Klarifikasi Isu Pengerahan TNI AL :
Terkait kabar yang beredar di media sosial soal penambahan puluhan ribu prajurit TNI Angkatan Laut ke pusat pemerintahan, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada keterangan resmi dari Mabes TNI maupun TNI AL. Informasi tersebut belum dapat diverifikasi dan berpotensi hoax. Tim http://Katakabarnews.com masih melakukan konfirmasi ke Puspen TNI.
[Pewarta: Tim Investigasi http://Katakabarnews.com]




