Transparansi Jasa Medis RSUD Sultan Sulaiman Disorot, Dokter Pertanyakan Akses Dokumen SK
Selamat Datang di Portal Berita KATA KABAR NEWS : Informatif Aktual Terpercaya


 

Advertisement


 

Transparansi Jasa Medis RSUD Sultan Sulaiman Disorot, Dokter Pertanyakan Akses Dokumen SK

Katakabarnews.com
14.10.26

 

Serdang Bedagai, Sumatera Utara https://www.katakabarnews.comPengelolaan jasa medis di RSUD Sultan Sulaiman, Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi perhatian DPD Media Organisasi Siber Indonesia (MOSI). Sorotan muncul terkait kejelasan dasar pemotongan jasa medis dan akses dokter terhadap Surat Keputusan (SK) yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Medan 14/10/2026


Persoalan ini bermula dari pengakuan seorang dokter berinisial J yang menyebut telah berulang kali meminta salinan SK terkait pemotongan jasa medis, namun hingga kini belum menerimanya.


Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim DPD MOSI melakukan konfirmasi langsung ke manajemen RSUD Sultan Sulaiman pada Selasa (13/10). Tim diterima oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dr. Roma bersama Kepala Bagian Umum Ismiadi.


Dalam pertemuan itu, dr. Roma membenarkan adanya kebijakan pemotongan jasa medis. Menurut keterangannya, besaran pemotongan bergantung pada golongan dengan persentase tertentu, yang diklaim merupakan hasil kesepakatan para dokter spesialis.


Terkait SK yang dipersoalkan, dr. Roma menyebut dokumen tersebut diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Bagi dokter yang belum menerima, dipersilakan untuk berkoordinasi dengan bagian keuangan, dalam hal ini Bapak Riky. Ia juga menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari urusan internal rumah sakit.


Di sisi lain, dokter J menyampaikan keterangan berbeda. Ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kesepakatan pemotongan tersebut dan belum pernah menerima SK yang dimaksud.


"Sudah empat kali saya meminta SK tersebut, tetapi sampai sekarang tidak pernah saya terima," ujar dokter J kepada tim DPD MOSI.


Menurut dokter J, upaya meminta penjelasan ke bagian keuangan telah dilakukan sebanyak empat kali, namun jawaban yang diterima bahwa permohonan akan diteruskan kepada direktur rumah sakit.


*POIN YANG PERLU DIKLARIFIKASI:*


Perbedaan keterangan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari manajemen rumah sakit:


1. Dasar hukum dan administratif pemotongan jasa medis;

2. Mekanisme penetapan persentase pemotongan;

3. Bentuk dan dokumentasi kesepakatan yang disebut melibatkan dokter spesialis;

4. Status penerbitan SK terkait, meliputi nomor, tanggal, dan substansi;

5. Prosedur akses dokumen bagi dokter yang terdampak.


DPD MOSI menilai, penjelasan lisan perlu dilengkapi dengan dokumen tertulis yang dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan untuk menjaga kepercayaan tenaga medis terhadap manajemen.


Ketua DPD MOSI menegaskan, langkah konfirmasi ini dilakukan dalam rangka mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.


Sementara itu, dokter J menyatakan siap memberikan keterangan lebih lanjut apabila diperlukan untuk proses klarifikasi.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Direktur RSUD Sultan Sulaiman. Redaksi *MOSI TV NEWS / http://katakabarnews.com* membuka ruang hak jawab bagi pihak manajemen RSUD Sultan Sulaiman sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.


[Redaksi]