SKANDAL Rp 1,03 Miliar PAUD YABES Dairi Terbongkar: PAUD Tak Aktif Dapat Bantuan, Lokasi Proyek Diduga Dialihkan ke Desa Lain, Disdik Dairi Dituding Terima Fee
Selamat Datang di Portal Berita KATA KABAR NEWS : Informatif Aktual Terpercaya


 

Advertisement


 

SKANDAL Rp 1,03 Miliar PAUD YABES Dairi Terbongkar: PAUD Tak Aktif Dapat Bantuan, Lokasi Proyek Diduga Dialihkan ke Desa Lain, Disdik Dairi Dituding Terima Fee

Katakabarnews.com
31.10.26

 

Sidikalang, Dairi Sumatera Utara http://www.katakabarnews.comSkandal dugaan penyimpangan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan PAUD Tahun 2026 senilai Rp 1.032.026.000 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kian terang benderang. Medan 31/10/2026.


Penerima bantuan tersebut adalah PAUD YABES Lae Parira, yang tercatat beralamat di Jl. Sidikalang-Parongil, Desa Kentara, Kecamatan Lae Parira. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.


Berdasarkan investigasi awal http://Katakabarnews.com dan keterangan narasumber, terungkap dua kejanggalan besar :


1. PAUD Diduga Tidak Aktif Lagi Tapi Lolos Dapat Rp 1 Miliar

"Jadi sudah ada 2 kecacatan disitu, PAUD yang tidak aktif lagi tapi kenapa malah dapat. Sementara yang aktif tidak dapat," ujar narasumber terpercaya kepada Tim http://Katakabarnews.com.


Fakta ini diperkuat, bahwa PAUD YABES Lae Parira itu sebenarnya sudah pindah ke Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir per 1 Juli 2026. Uniknya setelah pembangunan berjalan, Pihak pengelolaan PAUD (Naibaho) diduga belum mengurus berkas perizinan administrasi.


"Lokasi sekolah yang lama sudah dicopot spanduk dan barangnya semuanya per 1 Juli lalu sudah dibawa ke Simartugan. Murid pun gak ada sekarang," tegasnya.


2. Lokasi Pembangunan Diduga Dialihkan ke Desa Lain

Seharusnya, sesuai regulasi Kemendikdasmen, dana revitalisasi wajib dibangun di desa domisili PAUD itu terdaftar, yakni Desa Lae Parira. Namun realisasinya justru di tempat lain.


"Seharusnya PAUD YABES Lae Parira menggunakan dana Revitalisasi Sekolah PAUD itu di Desa Lae Parira, tapi kenapa di desa yang lain? Ini kan sudah melanggar regulasi yang ada," Memang Sudah ada mediasi namun Pihak penyelenggara PAUD pengharapan (S) tetap menolak PAUD Yabes di desa Kentara karena telah melanggar jarak batas antara sekolah PAUD.

Narasumber menyebut lokasi pembangunan saat ini berada di Huta Bangun, Desa Kentara, depan SDN Kentara, bukan di Desa Lae Parira maupun di Desa Simartugan tempat pindahnya sekolah. 


"Bukan pengalihan anggaran Pak, tapi lokasi pembangunan sekolah yang dialihkan ke desa yang lain," lanjutnya.


- Disdik Dairi Jadi Sorotan, Publik Curigai Ada Keanehan Prosedur


Yang lebih mencengangkan, narasumber menyebut peran utama dalam pengusulan nama sekolah penerima revitalisasi adalah Dinas Pendidikan.


"Padahal dalam hal dana Revitalisasi Sekolah PAUD dari kementerian itu pemeran utamanya adalah Dinas Pendidikan, mereka yang mengusulkan nama sekolah, mereka yang mendampingi proses pembangunan dan mereka juga sebagai pengawasnya," ungkapnya.


Tak hanya itu, muncul dugaan fee proyek. "Diduga mereka dapat fee dari proyek tersebut. Info yang beredar sekitar 10-15%," tulis narasumber yang enggan disebutkan namanya.


- Pertanyaan besar kini mengarah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi :


1. Mengapa PAUD yang sudah tidak aktif dan tidak memiliki murid di Desa Kentara/Lae Parira bisa lolos verifikasi dan mendapat bantuan Rp 1,03 Miliar, sementara PAUD aktif lainnya tidak dapat?

2. Mengapa lokasi pembangunan dialihkan dari Desa Lae Parira ke Huta Bangun Desa Kentara?

3. Apakah ada setoran fee 10-15% dari proyek tersebut?


http://Katakabarnews.com telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dan Ketua P2SP PAUD YABES Lae Parira. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.


Jika terbukti, maka proyek ini diduga kuat melanggar Juknis Revitalisasi PAUD 2026, prinsip akuntabilitas APBN, dan berpotensi masuk ranah Tipikor mengingat Kejaksaan Negeri Langsa baru saja menggeledah Dinas Pendidikan terkait kasus serupa pengelolaan Bantuan Revitalisasi TA 2026 pada 20 Oktober 2026 lalu.


[Redaksi, http://www.katakabarnews.com / Junianto Lumban Gaol]