Namorambe Deli Serdang Sumatera Utara http://katakabarnews.comPolemik pembongkaran aset Koperasi Unit Desa (KUD) "SADAR" Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang kian membara dan berbau konspirasi.
Kepala Desa Jati Kesuma, Indarto, kini berada di pusaran badai tudingan serius warga. Ia diduga kuat menabrak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan masuk ke ranah pidana murni serta Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Investigasi http://Katakabarnews.com, Jumat (23/10/2026) pukul 10.00 WIB, mengungkap pembongkaran gudang KUD tersebut cacat hukum total. Ironisnya, eksekusi brutal menggunakan Excavator (Beko) dan truk belasan ton itu dilakukan beberapa bulan lalu tanpa satu lembar pun dokumen tertulis yang bisa ditunjukkan kepada warga.
Kades hanya berlindung di balik dalih klasik "sudah koordinasi lisan dengan Dinas Koperasi/UKM". Dalih yang dinilai warga sebagai bentuk pengangkangan hukum administrasi negara.
BONGKAR TANPA LIKUIDASI, LANGGAR UU KOPERASI :
"Bagaimana bisa gudang dibongkar jika status kepemilikan tanah dan bangunan saja tidak terang benderang? Surat tanahnya saja tidak diketahui keberadaannya. Ini jelas mengangkangi UU No 25 Tahun 1992. Seharusnya dibentuk Tim Likuidasi terlebih dahulu," geram salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada http://Katakabarnews.com, Jumat (23/10/2026).
Fakta di lapangan, tidak pernah ada Rapat Anggota Luar Biasa, tidak ada pembentukan Tim Likuidasi, tidak ada inventarisasi aset, dan tidak ada Berita Acara. Main bongkar saja.
BESI BELASAN TON DIJUAL GELAP, YANG LAYAK PAKAI RAIB :
Skandal tidak berhenti di pembongkaran. Usai dibongkar, besi-besi belasan ton dari konstruksi gudang yang dinilai masih layak pakai diduga kuat dijual langsung ke pihak ketiga tanpa proses lelang terbuka. Tanpa transparansi.
Yang lebih mengejutkan, berton-ton besi layak pakai raib misterius. Tidak ada berita acara serah terima, tidak ada tempat penyimpanan resmi.
"Hasil penjualan besi gelap. Tidak tahu dipergunakan untuk apa atau untuk membayar apa. Padahal menurut aturan, jika ada sisa dana dari penjualan aset koperasi yang dibubarkan, haknya harus dibagi kepada anggota," cecar warga lainnya.
MASUK RANAH PIDANA: KUHP BARU & TIPIKOR :
Atas tindakan sepihak ini, Kades Indarto diduga kuat telah memenuhi unsur *Pidana Delik Biasa dalam KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023) meliputi pengrusakan, pembongkaran, pencurian hingga penggelapan aset milik badan hukum koperasi.
Modus mengelak Kades pun disorot. Saat dikonfirmasi warga, ia diduga licin berlindung di balik kalimat "Saya tidak tahu, tanya saja negara."
"Pertanyaannya, apakah Kades bukan bagian dari Negara? Ini jawaban yang melecehkan akal sehat warga," pungkas warga dengan nada kecewa.
WARGA DESAK BPK, KEJARI, POLRESTA & INSPEKTORAT TURUN :
Melihat mandeknya persoalan, masyarakat mendesak BPK RI Perwakilan Sumut, Polresta Deli Serdang, Kejari Deli Serdang dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk tidak lamban.
Warga meminta segera dibentuk tim terpadu lintas sektoral untuk membongkar kasus ini dari tiga sisi: Pelanggaran Administrasi Negara, Pidana Umum, dan potensi Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, http://Katakabarnews.com masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kades Jati Kesuma Indarto, Camat Namorambe, dan Kepala Dinas Koperasi/UMKM Kabupaten Deli Serdang.
(Jo | Redaksi http://Katakabarnews.com).




