Diduga Bayar Upah di Bawah UMK, Station Executive Music Room Dilaporkan ke Polda Sumut
Selamat Datang di Portal Berita KATA KABAR NEWS : Informatif Aktual Terpercaya


 

Advertisement


 

Diduga Bayar Upah di Bawah UMK, Station Executive Music Room Dilaporkan ke Polda Sumut

Katakabarnews.com
5.10.26

 

Medan, Sumatera Utara Katakabarnews.comStation Executive Music Room dilaporkan mantan pekerjanya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas dugaan kejahatan ketenagakerjaan. Medan 05/10/2026


Laporan tersebut teregister dalam Laporan Polisi Nomor: *LP/B/1651/IX/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA* tertanggal 29 September 2026. Pelapor adalah Sabar Kristian Panjaitan, mantan pekerja di tempat hiburan tersebut.


Didampingi Penasehat Hukumnya dari Law Office Arya Agustinus Purba & Partners, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.


"Benar, klien kami Sabar Kristian Panjaitan sudah resmi melaporkan pihak Station Executive Music Room ke Polda Sumut," ujar Penasehat Hukum pelapor, *Arya Agustinus Purba, S.H*, Managing Partners Law Office Arya Agustinus Purba & Partners, Senin (05/10/2026) di Medan.


Arya menjelaskan, kliennya bekerja di Station Executive Music Room sejak Januari 2018 hingga November 2025. Persoalan muncul karena adanya dugaan kekurangan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Medan selama periode tersebut.


Menurutnya, pihaknya telah berupaya melakukan langkah persuasif. Pada 08 Januari 2026, pihaknya telah melayangkan somasi Nomor: 002/SP/LO-AP/I/2026 kepada Pimpinan Station Executive Music Room, namun tidak mendapat tanggapan.

Tak hanya itu, pada 4 Februari 2026 pihaknya juga mengajukan pengaduan perselisihan hak kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya, pada 19 Agustus 2026 telah keluar *Surat Penetapan Hak Pekerja Berupa Kekurangan Upah* dari Pengawas Disnaker Wilayah I Sumut.


"Atas kekurangan pembayaran upah yang tidak sesuai UMK Medan itu, klien kami mengalami kerugian sebesar *Rp. 87.423.911,- (Delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah)*," jelas Arya.


Arya menilai perbuatan pengusaha tersebut diduga melanggar Pasal 88E ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023 yang pada pokoknya melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Ia juga menduga masih ada korban lain yang mengalami hal serupa.


"Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Tenaga Kerja sebagaimana Pasal 185 UU No. 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 400 juta," tegasnya.


Arya menambahkan, setelah penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan keluar, kliennya pernah menyampaikan langsung kepada salah satu manajemen agar haknya dibayarkan, namun hingga laporan dibuat, hak tersebut belum juga diberikan.


Sementara itu, pihak manajemen Station Executive Music Room, Linna, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, Senin (05/10), belum memberikan keterangan detail dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi seseorang bernama Handoko.


"Kontak saja Handoko ya," ucapnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, Handoko yang dimaksud belum dapat dikonfirmasi.


(Redaksi).